Bahlil Marah Besar! Dirut PLN & Dirjen Ketenagalistrikan Kena Semprot

HargaPer.com – Murah &Terbaik – , Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, melayangkan teguran keras kepada Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, Jisman Parada Hutajulu, serta Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo. Teguran ini disampaikan menyusul adanya ketidaksesuaian data jumlah desa yang belum teraliri listrik antara catatan Kementerian ESDM dan PT PLN. Konflik data ini menjadi sorotan utama dalam rapat kerja.

Kementerian ESDM melaporkan sekitar 5.600 desa masih belum mendapatkan akses fasilitas sambungan listrik, sementara data dari PT PLN menunjukkan angka yang hampir dua kali lipat, yakni mencapai 10 ribu desa. Disparitas data yang signifikan ini memicu reaksi tegas dari Menteri Bahlil.

“Ini enggak tahu, Dirjen saya enggak benar atau PLN-nya enggak benar. Kalian habis ini ketemu sama saya ya. Kurang ajar kalian ini. Masih mau jadi Dirjen kau?” ungkap Bahlil dengan nada tinggi dalam Rapat Kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025. Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan mendalam atas ketidakselarasan informasi vital ini.

Meskipun terjadi perbedaan data, Menteri Bahlil menegaskan bahwa pemerataan akses listrik, khususnya di daerah terpencil, tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menjelaskan bahwa jika pembangunan infrastruktur jaringan listrik konvensional sulit direalisasikan di daerah-daerah tersebut, pemerintah akan mendorong implementasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai solusi alternatif yang lebih efisien dan cepat.

Bahlil menambahkan, arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto adalah untuk menghitung kebutuhan PLTS di desa-desa yang belum terlistriki. Hal ini bertujuan agar desa-desa tersebut tidak perlu lagi bergantung pada penarikan jaringan listrik dari ibu kota kabupaten atau kecamatan, yang seringkali memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit.

Untuk merealisasikan program PLTS ini, Menteri Bahlil berencana segera berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, guna membahas alokasi anggaran yang diperlukan. Ia mengemukakan bahwa pembiayaan fasilitas listrik ini nantinya akan disalurkan melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PT PLN.

“Nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN, dianggap itu anggaran PLN. Itu anggaran negara dan programnya harus mengikuti by-design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas,” jelas Menteri ESDM, menekankan bahwa anggaran tersebut adalah milik negara dan penggunaannya harus sejalan dengan kebijakan prioritas yang ditetapkan pemerintah pusat.

Profil Dirjen Ketenagalistrikan Jisman Parada Hutajulu

Jisman Parada Hutajulu, yang lahir di Tapanuli pada 18 Januari 1967, memulai kariernya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 1993. Dedikasinya dalam sektor ketenagalistrikan terbukti dari perjalanan kariernya. Pada tahun 2000, ia dipercaya sebagai Pejabat Kasie Analisis Harga Listrik Distribusi, kemudian pada tahun 2001 diangkat menjadi Kasie Harga Jual Tenaga Listrik. Perannya semakin strategis ketika pada tahun 2018 menjabat sebagai Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, dan sejak tahun 2022, ia mengemban tugas sebagai Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan. Selain itu, Jisman juga aktif sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Ketenagalistrikan dan menjabat sebagai Kepala PPNS sejak 2014.

Atas pengabdiannya, Jisman dianugerahi penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 tahun pada 2003 dan Satyalancana Karya Satya 20 tahun pada 2013. Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan dan program internasional penting, seperti Energy Efficiency Visit di Denmark (2017), The 37th ASEAN Minister on Energy Meeting (AMEM) di Thailand (2019), dan Konferensi Perubahan Iklim PBB COP26 di Glasgow, Inggris Raya (2021).

Merujuk pada arsip Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik yang diakses melalui situs Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jisman Parada Hutajulu melaporkan total harta kekayaannya sebesar Rp14.830.427.818. Laporan periodik ini disampaikan kepada KPK pada 27 Februari 2025, mencerminkan transparansi keuangannya sebagai pejabat publik.

Jisman Parada Hutajulu tercatat memiliki sejumlah properti berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Utara dan Bekasi. Mayoritas properti ini diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri, dengan satu unit tercatat sebagai warisan. Rincian kepemilikan tanah dan bangunan tersebut adalah sebagai berikut:

• Properti seluas 160 m²/200 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.122.080.000
• Properti 160 m²/45 m² di Jakarta Utara senilai Rp804.080.000
• Properti 160 m²/75 m² di Jakarta Utara senilai Rp787.855.000
• Properti 78 m²/40 m² di Bekasi senilai Rp147.372.000
• Properti 109 m²/77 m² di Jakarta Utara senilai Rp631.539.000
• Properti warisan 91 m²/164 m² di Jakarta Utara senilai Rp818.433.000
• Tanah kosong seluas 211 m² di Jakarta Utara senilai Rp1.100.000.000

Selain aset properti, Jisman juga memiliki empat unit kendaraan pribadi yang seluruhnya diperoleh dari penghasilan sendiri, dengan total nilai mencapai Rp647,8 juta. Kendaraan tersebut meliputi satu sepeda motor Honda Vario dan tiga mobil, yaitu Toyota Innova G (2017), Honda HR-V (2018), dan Toyota Raize (2023). Sementara itu, kategori harta bergerak lainnya dilaporkan sebesar Rp3,25 miliar, dan komponen kas serta setara kas mencapai lebih dari Rp5,51 miliar. Penting dicatat, Jisman Parada Hutajulu tidak memiliki utang, sehingga seluruh nilai harta yang dilaporkan merupakan kekayaan bersihnya.

Melynda Dwi Puspita berkontribusi dalam tulisan ini.

Pilihan Editor: Sosok Dirut PLN Darmawan Prasodjo yang Kena Semprot Bahlil Lahadalia