
INSTITUTE for Demographic and Affluence Studies (IDEAS) menyatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi membebani fiskal negara jika tetap dijalankan sebagai program universal. Lembaga ini memperkirakan anggaran MBG dapat mencapai Rp 350 triliun per tahun apabila menyasar seluruh balita, ibu hamil, dan anak usia sekolah di Indonesia.
Dalam APBN 2026, pemerintah merencanakan pagu anggaran MBG sebesar Rp 267,4 triliun dengan tambahan anggaran cadangan Rp 67,6 triliun. Dengan total pagu hingga Rp 335 triliun, MBG ditargetkan menjangkau sekitar 83 juta penerima manfaat.
Namun, IDEAS menilai jumlah tersebut jauh melampaui kebutuhan riil. Berdasarkan pemetaan kemampuan konsumsi pangan rumah tangga, IDEAS hanya mengidentifikasi 169 daerah prioritas MBG dengan jumlah penerima manfaat sekitar 16,2 juta jiwa.
Jika difokuskan pada daerah prioritas tersebut, kebutuhan anggaran MBG diperkirakan hanya sekitar Rp 66,1 triliun per tahun atau 19,7 persen dari pagu anggaran yang direncanakan pemerintah. “Inefisiensi program dapat ditekan drastis jika MBG bertransformasi menjadi program bertarget,” ujar peneliti IDEAS, Yusuf Wibisono dalam dokumen kebijakan tersebut, Jumat, 23 Januari 2026.
Di sisi lain, Yusuf menilai program MBG tidak tepat sasaran. Pasalnya, program ini dirancang sebagai program universal sehingga membuat anggaran negara justru banyak mengalir ke daerah padat penduduk yang relatif tidak mengalami masalah gizi anak.
Desain pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sangat tersentralisasi, menurut IDEAS, menyebabkan tingginya biaya program dan rendahnya manfaat yang diterima anak-anak. Yusuf menyebut hanya sekitar 63 persen anggaran MBG yang benar-benar menjadi makanan bagi penerima manfaat. “Desain MBG sebagai program universal lebih mencerminkan kepentingan politik dan elektoral dibandingkan urgensi kesehatan dan ekonomi,” kata Yusuf.
Pilihan Editor: Harga Emas Naik, Apa Dampaknya Bagi Ekonomi?