Aturan tentang Koefisien Lantai Bangunan mempunyai tujuan khusus. Yakni untuk mengendalikan tata ruang kota sehingga tercipta ruang yang nyaman untuk kita tinggali. Di samping itu peraturan tentang Koefisien Lantai Bangunan ini juga merupakan wujud pengendalian tata ruang yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur kepadatan penduduk serta meminimalkan kemacetan.
Perlu dicatat, masing-masing wilayah memiliki aturan yang berbeda-beda tentang nilai Koefisien Lantai Bangunan. Perbedaan nilai KLB ada karena adanya perbedaan peruntukan lahan dan zonasi kawasan.
Semakin padat suatu wilayah, maka akan semakin besar nilai KLB-nya. Jika nilai KLB semakin besar, maka luas keseluruhan lantai yang bisa dibangun juga akan semakin besar. Nilai KLB berbeda-beda juga dikarenakan harga lahan, ketersediaan dan tingkat pelayanan prasarana atau jalan, dampak maupun kebutuhan terhadap prasarana tambahan, maupun ekonomi dan pembiayaan.
Baca juga: Bahan Aluminium Composite Panel
Mengetahui Nilai KLB Suatu Wilayah
Dari maka kita tahu nilai Koefisien Lantai Bangunan suatu wilayah? Nilai tersebut bisa kita jumpai dalam peraturan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah. Di dalam peraturan tersebut kita bisa melihat nilai KLB yang dinyatakan dalam angka, seperti 0; 1; 1,5; 2 dan seterusnya. Seperti yang sudah dibahas di atas, nilai KLB tersebut adalah hasil perbandingan dari luas keseluruhan bangunan dengan luas tanah.
Apabila Anda mempunyai bangunan yang sudah dibangun dan ingin mengetahui apakah bangunan tersebut sesuai dengan nilai KLB yang berlaku, maka Anda bisa membagi luas keseluruhan lantai dengan luas tanah.
Jika nilai KLB dari hasil perhitungan Anda lebih besar dari nilai KLB yang ditetapkan oleh pemerintah, maka bangunan tersebut melanggar peraturan KLB maksimal yang diperbolehkan. Begitu juga sebaliknya.
Lantas bagaimana jika melebihi aturan tersebut? Jika keadaannya seperti itu, maka mengacu pada aturan pemerintah mengenai Sistem Insentif-Disinsentif Pengembangan dan Sistem Pengalihan Nilai Koefisien Lantai Bangunan atau disebut sebagai Transfer Development Right (TDR) yang sudah kami jelaskan di atas.
