Sosok Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Heru Pambudi, kini menjadi pusat perhatian publik. Setelah viral karena ponselnya yang membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terkesima dan mengaku “minder”, kehidupan pribadi Heru Pambudi semakin dikulik, khususnya terkait harta kekayaannya. Penelusuran mendalam mengungkap fakta mengejutkan: total kekayaan Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi jauh melampaui aset yang dimiliki oleh atasannya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dengan selisih yang fantastis mencapai puluhan miliar rupiah.
Harta Kekayaan Heru Pambudi
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang disampaikan pada 24 Februari 2025 untuk periode tahun 2024, Heru Pambudi tercatat memiliki total kekayaan mencapai Rp71.012.355.184. Rincian harta kekayaan Sekjen Kemenkeu ini mencakup berbagai aset signifikan. Di sektor Tanah dan Bangunan, ia memiliki delapan properti senilai total Rp3.528.436.000, tersebar di Kabupaten/Kota Bogor dan Kabupaten/Kota Bekasi. Aset-aset ini sebagian besar diperoleh dari hasil sendiri, dengan satu properti di Bogor juga merupakan warisan.
Untuk kategori Alat Transportasi dan Mesin, Heru Pambudi tercatat memiliki aset senilai Rp346.950.000. Ini termasuk tiga sepeda gunung dari merek Spesialis dan Giant, satu sepeda merek United, satu motor Honda Supra, dan sebuah mobil Toyota Voxy tahun 2020 senilai Rp340.000.000. Selain itu, ia juga memiliki Harta Bergerak Lainnya senilai Rp592.640.000 dan Surat Berharga mencapai angka impresif Rp12.160.600.823. Komponen terbesar dari kekayaan Heru Pambudi berasal dari Kas dan Setara Kas yang berjumlah Rp54.383.728.361. Dalam LHKPN-nya, Sekjen Heru Pambudi dilaporkan tidak memiliki utang sepeser pun.
Harta Kekayaan Menkeu Purbaya
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, berdasarkan LHKPN yang dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Maret 2025 (saat masih menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner LPS) untuk tahun 2024, tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp39,21 miliar. Laporan ini telah diverifikasi secara administratif dengan status lengkap. Kekayaan Menkeu Purbaya didominasi oleh Tanah dan Bangunan senilai Rp30,5 miliar, yang seluruhnya berada di Jakarta Selatan dan merupakan hasil perolehan sendiri. Properti ini terdiri dari satu bidang tanah dan bangunan seluas 2.152 m2 senilai Rp13 miliar, satu bidang tanah dan bangunan seluas 120 m2 senilai Rp1,5 miliar, serta satu bidang tanah seluas 1.787 m2 senilai Rp16 miliar.
Di kategori kendaraan, Purbaya Yudhi Sadewa memiliki total aset senilai Rp3,6 miliar. Koleksi kendaraannya meliputi mobil Mercedes-Benz sedan tahun 2008 (Rp200 juta), BMW Jeep tahun 2019 (Rp1,6 miliar), Toyota Alphard tahun 2019 (Rp1 miliar), dan Peugeot Jeep New 5008 tahun 2019 (Rp730 juta). Selain itu, ia juga memiliki dua sepeda motor, yaitu Yamaha XMAX BG AT tahun 2018 (Rp55 juta) dan Honda Vario 125 tahun 2021 (Rp21 juta). Semua kendaraan ini tercatat sebagai hasil perolehan sendiri. Menkeu Purbaya juga melaporkan Harta Bergerak Lainnya sebesar Rp684 juta, Surat Berharga Rp220 juta, serta Kas dan Setara Kas sejumlah Rp4,2 miliar. Sama seperti Heru Pambudi, LHKPN Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan bahwa ia tidak memiliki utang.
HP Heru Pambudi Bikin Minder Menkeu Purbaya
Pemicu awal sorotan terhadap Heru Pambudi adalah insiden ringan namun menarik yang terjadi dalam sebuah konferensi pers mengenai pengembangan sistem Coretax. Sistem Coretax sendiri merupakan inovasi administrasi perpajakan terintegrasi yang bertujuan meningkatkan layanan kepada wajib pajak. Saat itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terlihat kesulitan membaca data di layar besar di belakangnya. Dengan sigap, Sekjen Kemenkeu Heru Pambudi menyodorkan ponselnya untuk membantu atasannya. Momen inilah yang membuat Menkeu Purbaya dibuat salah fokus oleh ponsel milik bawahannya itu.
“Handphone lo bagus, lebih gede, layarnya gede nih,” celetuk Menkeu Purbaya sembari membandingkan ponsel milik Heru Pambudi yang berlayar lebar dengan ponsel pribadinya yang jauh lebih kecil. Guyonan ini menciptakan suasana santai sebelum Purbaya kembali serius membaca data dari ponsel Sekjen Kemenkeu. Di balik cerita humoris tersebut, sosok Heru Pambudi memang dikenal memiliki rekam jejak karier yang gemilang dan penuh prestasi di Kementerian Keuangan.
Profil Heru Pambudi
Lahir di Bondowoso pada 11 Februari 1970, Heru Pambudi kini secara resmi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan sejak 12 Maret 2021. Perjalanan kariernya di Kemenkeu dimulai pada September 1991. Ia menempuh pendidikan dasar dan menengah di Bondowoso, lulus dari SMA Negeri 2 Bondowoso pada tahun 1988. Kemudian, ia melanjutkan ke Diploma III Keuangan Spesialisasi Bea dan Cukai Angkatan IV di Politeknik Keuangan Negara STAN, lulus pada tahun 1991. Pendidikan tinggi di bidang Ekonomi Manajemen diraihnya dari Universitas Indonesia pada tahun 1996, diikuti dengan gelar Master of Law dari University of Newcastle Upon Tyne, Inggris, pada tahun 2001. Selain pendidikan formal, Heru Pambudi juga aktif mengikuti program pelatihan kepemimpinan eksekutif dari Melbourne Business School serta program negosiasi dan kepemimpinan dari Oxford, menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan diri.
Karier Heru Pambudi
Karier Heru Pambudi di Kementerian Keuangan adalah contoh dedikasi dan perjalanan yang bertahap. Dimulai sebagai pelaksana di Direktorat Verifikasi, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 1992, ia terus menapaki berbagai posisi penting. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Kepabeanan dan Cukai II (2002), Kepala Seksi Impor (2003), Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Tanjung Uban (2007), Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Sunda Kelapa (2007), Kepala Subdirektorat Kerjasama Internasional III (2008), Kepala Subdirektorat Peraturan dan Bantuan Hukum (2008), dan Kepala Subdirektorat Intelijen (2009). Pada 26 Maret 2010, ia diangkat sebagai Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai, lalu menjadi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi pada 21 Juni 2011.
Puncaknya, Heru Pambudi dipercaya menduduki jabatan strategis sebagai Direktur Fasilitas Kepabeanan (2012), Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai (2015), dan kemudian sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan pada 1 Juli 2015. Setelah mengabdi di posisi tersebut hingga 2021, ia kemudian diamanahi untuk menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan pada 12 Maret 2021, posisi yang diembannya hingga saat ini. Perjalanan karier ini menunjukkan kapabilitasnya yang terus meningkat di berbagai tingkatan birokrasi Kemenkeu.
Pengalaman Reformasi Organisasi
Selama menjabat di berbagai posisi, Heru Pambudi dikenal sebagai inisiator berbagai program reformasi yang signifikan. Di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), ia menginisiasi perbaikan tata kelola, proses bisnis, dan pengelolaan sumber daya manusia. Ia telah menjadi bagian integral dari Tim Reformasi Kepabeanan sejak tahun 1995, yang berhasil melakukan transformasi besar melalui komputerisasi proses bisnis, pertukaran data antar pemangku kepentingan, perubahan undang-undang, serta penegakan disiplin. Dedikasinya berlanjut dalam Tim Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang sukses memperkuat integritas, memperbaiki organisasi, mengoptimalkan penerimaan, meningkatkan fasilitas kepabeanan, serta layanan pada tahun 2017. Modernisasi institusi juga diwujudkannya melalui optimalisasi penggunaan data analitik untuk layanan dan tata kelola internal.
Heru Pambudi juga meluncurkan berbagai program inovatif terkait fasilitas perdagangan dan reformasi struktural. Ini termasuk pembangunan Indonesia Single Risk Management (ISRM) untuk pengelolaan risiko terpusat, Pusat Komando dan Kendali untuk memerangi penyelundupan, serta Operasi Gempur yang berhasil menekan peredaran rokok ilegal dari 12,14 persen (2016) menjadi 4,86 persen (2020). Berbagai fasilitas kepabeanan seperti Pusat Logistik Berikat (PLB), layanan pembayaran elektronik terpusat, e-warehouse, e-certificate of origin, Operator Ekonomi Bersertifikat, penyesuaian fasilitas selama pandemi COVID-19, dan pembangunan National Logistic Ecosystem (NLE) merupakan bukti nyata kepemimpinannya dalam menciptakan efisiensi dan transparansi. Ketika menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, ia menginisiasi program “Kemenkeu Satu”, sebuah perubahan paradigma yang mengutamakan kolaborasi dan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan budaya, efisiensi pengelolaan aset, simplifikasi regulasi, kolaborasi komunikasi, manajemen keuangan, serta transformasi organisasi di seluruh Kementerian Keuangan.
Pengalaman Internasional dan Penghargaan
Pengaruh Heru Pambudi juga terasa di kancah internasional. Ia aktif berperan dalam berbagai forum di kawasan ASEAN serta forum bilateral dan multilateral, membahas isu-isu penting seperti perdagangan internasional, penindakan kepabeanan dan cukai, tindak pidana pencucian uang, kejahatan lintas negara, perdagangan ilegal, anti-terorisme, penyelundupan narkoba, hingga perdagangan manusia. Pada tahun 2020, ia dipercaya menjabat sebagai Wakil Ketua World Customs Organization (WCO) untuk wilayah Asia-Pasifik, menegaskan pentingnya komunikasi, kepercayaan, dan saling pengertian dalam kerja sama global.
Atas dedikasinya, Heru Pambudi telah menerima sejumlah penghargaan prestisius. Pada tahun 2017, ia dianugerahi Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) atas usahanya menginternalisasi nilai-nilai integritas. Kepemimpinannya juga diakui dunia internasional dengan Pingat Tauladan Terbilang dari Departemen Kepabeanan Kerajaan Malaysia pada tahun 2018. Presiden Joko Widodo menganugerahkan Satyalancana Wira Karya pada tahun 2020 atas kontribusinya dalam mencegah barang ilegal dan berbahaya melalui sistem Passanger Risk Management. Ia juga merupakan salah satu dari tiga penerima Piala Adhigana Anugerah ASN untuk kategori PPT Madya Teladan pada tahun 2021, yang diberikan kepada ASN dengan kinerja melampaui ekspektasi dan menjadi inspirasi dalam pelayanan publik. Pada tahun 2022, Heru Pambudi menjabat sebagai Ketua Umum Panitia Rangkaian Pertemuan G20 jalur keuangan (finance track) saat Indonesia memegang Presidensi G20, dengan tema “Recover Together, Recover Stronger”, yang bertujuan mendorong pemulihan global yang lebih kuat dan berkelanjutan. (Sumber: TribunNewsmaker.com/Eri Ariyanto, Tribunnews.com, Bangkapos.com)