Bantuan Pangan 2024: Bulog Klaim Sudah Salurkan 91% ke 18 Juta KPM

DIREKTUR Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, mengungkapkan bahwa realisasi bantuan pangan beras yang disalurkan oleh pihaknya telah melampaui 90 persen. Secara keseluruhan, target penyaluran bantuan pangan ini mencapai 365,41 ribu ton.

Pernyataan ini disampaikan Rizal seusai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, pada Rabu, 13 Agustus 2025. “Realisasinya sekarang sudah 91 persen. Per hari ini, saya catat, sudah 332.654 ton,” tegasnya, menunjukkan kemajuan signifikan dalam distribusi beras kepada masyarakat.

Rizal memastikan bahwa seluruh penyaluran bantuan pangan ini akan rampung pada bulan Agustus 2025. Ia mengakui adanya beberapa kendala dalam penyaluran beras di wilayah-wilayah tertentu, khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), namun Perum Bulog berkomitmen penuh untuk mengatasi hambatan tersebut agar bantuan pangan ini dapat diterima seluruh penerima manfaat tepat waktu. “Agustus ini harus selesai,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) telah secara resmi menugaskan penyaluran bantuan pangan beras kepada Bulog. Penugasan ini diinstruksikan melalui surat penugasan nomor 170/TS.03.03/K/7/2025 yang diterbitkan pada 4 Juli 2025, menandai dimulainya program strategis ini.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, menjelaskan bahwa penugasan penyaluran bantuan pangan beras ini ditujukan kepada 18.277.083 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM berhak menerima 10 kilogram (kg) beras per bulan. Bantuan tersebut dialokasikan untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli, yang disalurkan secara “one shoot” atau satu kali penyaluran. “Alhamdulillah, per 4 Juli penugasan bantuan program beras telah Badan Pangan Nasional keluarkan kepada Bulog. Insyaallah beras yang diberikan merupakan beras kualitas baik yang selama ini dijaga dengan baik oleh Bulog,” kata Arief dalam keterangan tertulis pada Sabtu, 5 Juli 2025, menjamin kualitas beras bantuan.

Lebih lanjut, Arief menerangkan bahwa data Penerima Bantuan Pangan (PBP) tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Data PBP ini bersumber dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah dimutakhirkan oleh Kementerian Sosial bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Apabila terdapat kebutuhan penggantian PBP saat penyaluran, dapat dilakukan dengan memanfaatkan data cadangan yang telah disediakan, yang mencakup hingga 4 juta PBP.

Pilihan Editor: Akibat Utang, Benarkah Indonesia Masuk Kategori Negara Gagal