Risiko pembentukan komite nasional kereta cepat

DOSEN ekonomi Universitas Pembangunan Nasional atau UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, mengkritik rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat yang bakal memiliki dua fokus kerja. Pembentukan komite dilakukan sejalan dengan rencana penanganan masalah utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh. Tak hanya menyelesaikan masalah Whoosh, komite ini nantinya bakal bertugas untuk pengembangan infrastruktur kereta cepat di wilayah lainnya di Indonesia.

Menurut Achmad, dua fungsi kerja dalam satu komite itu berisiko karena keduanya memiliki cara penyelesaian yang berbeda. Restrukturisasi, kata Achmad, menuntut ketegasan, disiplin, dan kemampuan mengatakan tidak.

Sementara pengembangan proyek baru, kata Achmad, menuntut optimisme, promosi, dan dorongan ekspansi. “Dua agenda ini mudah saling menelan,” kata dia dalam keterangan tertulis, Sabtu, 24 Januari 2026.

Achmad menilai komite berpotensi melemahkan akuntabilitas. Sebab, menurut dia, restrukturisasi utang adalah urusan yang semestinya berada dalam rantai komando fiskal dan tata kelola BUMN yang sudah ada. Jika komite dibentuk, Achmad mewanti-wanti risiko tanggung jawab kolektif, sehingga pada akhirnya tidak ada yang benar benar memikul konsekuensi permasalahan.

Kemudian, ia menilai komite kereta cepat memicu moral hazard karena menumbuhkan pemikiran negara akan mengurus proyek gagal. Membuat komite nasional di tengah rugi berkepanjangan dimaknai Achmad sebagai normalisasi bailout berbungkus koordinasi.

Alih-alih membentuk komite nasional, Achmad mendorong pembentukan task force bersifat sementara dan melekat pada institusi yang sudah punya kewenangan inti. “Masa kerjanya harus jelas, targetnya terukur, dan kewajiban pelaporannya ketat,” tutur dia. Untuk restrukturisasi, Achmad menyatakan fokus pekerjaan adalah perbaikan tenor, beban bunga, tata kelola pendapatan, dan mekanisme transparansi.

Sementara untuk wacana pembangunan kereta cepat lainnya, Achmad meminta pemerintah tidak terburu-buru terlepas dari kajian yang tetap berjalan. Ia menekankan agar keputusan investasi harus menunggu sampai model pembiayaan Whoosh terbukti sehat.

Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengumumkan rencana pembentukan Komite Nasional Kereta Cepat usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. “Kami sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis dan taktis,” kata dia di kantor Kementerian Keuangan, 20 Januari 2026.

Selain menyelesaikan masalah Whoosh, komite ini nantinya bakal bertugas untuk pengembangan infrastruktur kereta cepat di wilayah lainnya di Indonesia. Salah satunya rencana proyek memperpanjang jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCBC) sampai ke Surabaya. Agus Harimurti menyatakan Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan bakal jadi koordinatornya.

Komite nasional akan melibatkan kementerian lain termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kontribusi Kemenkeu diperlukan karena dalam pengembangan kereta cepat yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah anggarannya.

Kerja komite adalah untuk memastikan tidak ada permasalahan dalam perencanaan maupun eksekusinya. “Jadi kami akan pelajari apa yang jadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya jadi pelajaran,” ucapnya.

Ilona Estherina berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Opsi-opsi Problematik Menyelesaikan Utang Whoosh