Ekonomi RI Tumbuh 5,2 Persen? Ini Alasan Optimisme Kemenkeu!

Jakarta, IDN Times – Di tengah tantangan global dan domestik yang terus menghantui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap menunjukkan keyakinannya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 akan mencapai target 5,2 persen (year on year/yoy). Optimisme ini didasarkan pada fondasi kebijakan strategis yang telah dibangun serta berbagai instrumen kebijakan yang disiapkan untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Andriansyah, Direktur Strategi Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi DJSEF Kemenkeu, menjelaskan bahwa serangkaian kebijakan kunci telah digulirkan sejak kuartal III-2025 untuk memacu pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun. Kebijakan-kebijakan tersebut meliputi pengelolaan likuiditas perbankan melalui penempatan dana pemerintah di Bank Himbara, program stimulus ekonomi dengan konsep “8+4+5”, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Kami sangat yakin target pertumbuhan ekonomi tahun ini, yaitu 5,2 persen, dapat tercapai. Pencapaian ini sangat bergantung pada efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan, serta kebijakan-kebijakan lanjutan yang akan terus kami implementasikan hingga beberapa bulan ke depan,” tegasnya dalam diskusi Bloomberg Technoz di Jakarta, Jumat (5/12/2025).

1. Penguatan Likuiditas Perbankan untuk Mengalirkan Kredit ke Sektor Riil

Salah satu fokus utama dalam upaya meningkatkan likuiditas perbankan adalah penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara pada awal September lalu. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat fondasi likuiditas sektor perbankan, memungkinkan bank-bank di Indonesia untuk lebih tangguh dalam menghadapi dinamika likuiditas di pasar.

Sebagai tindak lanjut, pemerintah kembali menambah alokasi dana sebesar Rp76 triliun, yang disalurkan ke tiga bank Himbara dan satu Bank Pembangunan Daerah (BPD) milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Suntikan dana ini diharapkan menjadi katalis bagi sektor perbankan untuk lebih aktif menyalurkan kredit kepada sektor riil, sehingga turut menopang pemulihan ekonomi nasional.

Dengan tambahan likuiditas ini, perbankan diharapkan dapat memperluas pembiayaan ke usaha-usaha produktif, memperkuat daya beli masyarakat, serta mendorong investasi yang sangat dibutuhkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. “Kami terus berupaya menjaga keseimbangan antara kebijakan di sisi pasokan (supply) dan permintaan (demand). Di sisi pasokan, kami meningkatkan likuiditas secara bertahap, dari Rp200 triliun menjadi Rp276 triliun,” jelas Andriansyah.

2. APBN Sebagai Katalis Pendorong Ekonomi

Andriansyah menekankan pentingnya instrumen kebijakan fiskal dan moneter dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial sebagai katalis untuk mendorong aktivitas perekonomian.

“Fungsi APBN sebagai instrumen belanja negara sangatlah vital. Meskipun tidak semua belanja negara secara langsung tercermin dalam PDB, baik dalam bentuk konsumsi maupun investasi, APBN tetap memiliki peran strategis sebagai katalis untuk memicu pertumbuhan ekonomi,” ungkapnya.

3. Menekankan Peran Swasta dan Mengatasi Hambatan Investasi

Pemerintah menyadari betul pentingnya peran aktif sektor swasta dalam memajukan perekonomian. Oleh karena itu, sektor swasta menjadi fokus utama dalam kebijakan ekonomi, dengan tujuan memperkokoh fondasi perekonomian domestik. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah deregulasi yang terus diupayakan untuk menciptakan iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

“Kami juga terus melakukan deregulasi. Saat ini, kami memiliki Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah yang terdiri dari tiga Pokja. Pertama, Pokja percepatan anggaran, kedua, Pokja untuk mengatasi bottlenecking, dan ketiga, Pokja yang fokus pada regulasi dan penegakan hukum. Khususnya untuk Pokja kedua, yang menangani bottlenecking, kami berusaha untuk menyelesaikan hambatan dari sisi pasokan,” paparnya.

Di sisi lain, Kementerian Keuangan berupaya untuk mengelola anggaran negara secara lebih efektif dan efisien, memastikan bahwa setiap pengeluaran memberikan dampak optimal bagi perekonomian. Salah satu strategi utama adalah melalui program-program strategis pemerintah, seperti program MBG (Makan Bergizi Gratis), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan dampak dari setiap alokasi anggaran.