Aceh Banjir: Kementerian PUPR Gerak Cepat Salurkan Air Bersih!

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sigap menyalurkan bantuan air bersih dan fasilitas sanitasi dasar bagi para pengungsi korban banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Bantuan ini disalurkan melalui tim tanggap darurat dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Aceh.

Menteri PUPR, Dody Hanggodo, dalam keterangan tertulisnya pada Sabtu, 29 November 2025, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar para korban terpenuhi. “Kami hadir untuk memastikan masyarakat terdampak bencana mendapatkan layanan dasar yang layak dan aman selama masa tanggap darurat ini,” ujarnya.

Setelah akses jalan dari Banda Aceh mulai terbuka dan memungkinkan mobilisasi peralatan, Kementerian PUPR langsung bergerak cepat. Dua tim diterjunkan ke tiga wilayah yang mengalami dampak terparah, yaitu Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, dan Bireuen. Fokus utama adalah memastikan ketersediaan air bersih dan sanitasi yang memadai bagi ribuan pengungsi.

BPBPK Aceh memastikan bahwa seluruh mobil tangki air dan hidran umum yang dikirim berada dalam kondisi optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga. Tim pertama yang beranggotakan 10 personel ditempatkan di Kabupaten Pidie Jaya. Mereka membawa berbagai peralatan penting, termasuk dua truk operasional, empat unit mobil tangki air, 12 hidran umum, tiga toilet portabel, dan satu truk sedot tinja untuk mendukung layanan sanitasi di lokasi pengungsian.

Sementara itu, tim kedua yang bertugas di Kabupaten Pidie diperkuat dengan delapan personel. Dukungan yang diberikan meliputi satu truk operasional, dua mobil tangki air, enam hidran umum, serta dua toilet portabel. Selain itu, bantuan juga disalurkan ke wilayah Bireuen sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada di lapangan.

Menteri Dody menambahkan bahwa Kementerian PUPR akan terus memantau situasi terkini dan siap untuk menambah bantuan jika diperlukan. Koordinasi intensif terus dilakukan bersama pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan berbagai pihak terkait penanganan bencana.

“Dukungan yang kami berikan akan terus disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan, terutama yang berkaitan dengan layanan air bersih, sanitasi, dan fasilitas umum lainnya,” tegas Dody.

Hingga saat ini, Kementerian PUPR belum merilis data resmi mengenai total kerugian akibat banjir bandang yang menerjang Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Barat memperkirakan bahwa kerugian akibat kerusakan infrastruktur dan permukiman warga di wilayahnya mencapai sekitar Rp 268 miliar.

Banjir bandang yang disertai tanah longsor telah melanda ketiga provinsi tersebut dalam sepekan terakhir. Berdasarkan data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per Jumat malam, 28 November 2025, total korban jiwa di ketiga daerah mencapai 174 orang, dengan 79 orang masih dinyatakan hilang dan 12 orang mengalami luka-luka.

Sumatera Utara menjadi wilayah dengan jumlah korban jiwa tertinggi, mencapai 116 orang meninggal dunia dan 42 orang masih hilang. Korban jiwa tersebar di berbagai kabupaten, termasuk Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Sibolga, dan Padang Sidempuan.

Di Provinsi Aceh, BNPB mencatat 35 korban jiwa, 25 orang hilang, dan 8 orang luka-luka. Banjir dan tanah longsor melanda hampir seluruh kabupaten dan kota di Aceh, dengan Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah menjadi wilayah yang terdampak paling parah.

Sementara itu, data terbaru di Sumatera Barat mencatat 74 korban meninggal dunia dan puluhan lainnya masih hilang. Kepala BNPB, Suharyanto, dalam konferensi pers pada Jumat malam, 28 November 2025, menyatakan bahwa data ini masih akan terus berkembang karena masih ada beberapa titik banjir dan longsor yang belum dapat dijangkau.

Eka Yudha Saputra berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Saling-Silang Cerita Beras Ilegal di Sabang