Backlog Perumahan Jateng Mengkhawatirkan! 1,3 Juta Unit Belum Terpenuhi

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, menyoroti permasalahan backlog perumahan yang masih menjulang tinggi di Indonesia, dengan perhatian khusus terhadap kondisi di Jawa Tengah. Menurut Maruarar, salah satu strategi krusial untuk mengatasi ketimpangan ini adalah dengan menggalakkan penyediaan rumah bersubsidi dan memberikan berbagai insentif yang mampu meringankan beban finansial masyarakat dalam mewujudkan impian memiliki hunian layak.

Data pemerintah setempat menunjukkan bahwa angka kekurangan perumahan di Jawa Tengah telah mencapai 1,3 juta unit. Kondisi ini dipicu oleh harga rumah yang relatif tinggi, tidak sebanding dengan daya beli mayoritas masyarakat. “Kalau backlog, saya sudah sampaikan dalam rapat kabinet, saya sudah pelajari dan saya percaya pada rumah subsidi solusinya,” tegas Maruarar, yang akrab disapa Ara, di Taman Makam Bung Hatta, Jakarta Selatan, pada Ahad, 24 Agustus 2025.

Ara menambahkan, skema subsidi untuk sektor perumahan memiliki potensi besar untuk menjangkau beragam lokasi. Di wilayah perkotaan yang padat, pemerintah dapat mengoptimalkan pembangunan hunian vertikal melalui rumah susun, sementara di pedesaan yang masih memiliki ketersediaan lahan, sistem rumah tapak menjadi pilihan yang lebih adaptif. “Di kota tidak mungkin rumah tapak, pasti mahal,” jelas politikus Partai Gerindra ini, menyoroti realitas ekonomi pembangunan di area urban.

Penyediaan subsidi perumahan, menurut Ara, merupakan langkah vital untuk meringankan beban masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat mengakses hunian yang layak. Tanpa dukungan subsidi, masyarakat akan kesulitan besar untuk membeli tempat tinggal, yang pada akhirnya akan memperparah angka backlog perumahan. Ia juga membeberkan solusi tambahan berupa pemberian insentif serta bantuan pendanaan, di antaranya melalui penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk kelompok MBR. “Karena kalau tidak dapat subsidi, pasti berat,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, telah mengemukakan tantangan besar yang dihadapi wilayahnya dalam penyediaan rumah. “Berdasarkan data, Provinsi Jawa Tengah mencatat backlog perumahan sebesar 1.332.968 unit,” ungkap Boedyo dalam sambutannya di acara Soloraya Property Awards di Hotel Alana, Karanganyar, Jawa Tengah, Rabu, 20 Agustus 2025. Ia menjelaskan bahwa angka tersebut terbagi menjadi backlog kelayakan sebanyak 1.122.968 unit yang merujuk pada rumah tidak layak huni, serta backlog kepemilikan sebanyak 210 ribu unit.

Backlog perumahan didefinisikan sebagai kesenjangan signifikan antara jumlah rumah yang tersedia dengan jumlah rumah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya bagi golongan berpenghasilan rendah. Boedyo menegaskan bahwa kendala-kendala ini memerlukan perhatian serius dan inovasi berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan di sektor perumahan. Ia pun turut mengapresiasi penyelenggaraan Soloraya Property Awards, melihatnya sebagai lebih dari sekadar seremoni, melainkan motivasi kuat untuk mewujudkan cita-cita bangsa dalam memenuhi kebutuhan dasar perumahan bagi seluruh rakyat.

Septia Ryanthie dari Solo, berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

Pilihan Editor: Peluang Laba Setelah Pemangkasan Suku Bunga