Bursa Karbon Sepi Peminat: Dua Tahun Rilis, Apa Kabarnya?

JAKARTA – Hampir dua tahun sejak resmi diluncurkan, aktivitas perdagangan di bursa karbon Indonesia, atau yang dikenal sebagai IDXCarbon, masih terlihat lengang. Kendati demikian, optimisme untuk menggenjot proyek dan transaksi di pasar karbon ini tetap membara di kalangan para pemangku kepentingan.

Data terbaru dari Bursa Efek Indonesia (BEI) mengungkapkan bahwa total nilai perdagangan karbon berhasil menembus angka Rp 24,74 miliar, atau setara dengan 696.763 tCO2e, sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2025. Angka ini menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 483% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024, yang kala itu hanya mencapai Rp 6,14 miliar atau 119.463 tCO2e.

Peningkatan juga terlihat pada frekuensi perdagangan, yang melonjak 158% dari 50 kali pada periode yang sama tahun 2024 menjadi 129 kali di tahun 2025.

Sepanjang tahun 2025, bursa karbon mencatat penambahan lima proyek baru, melipatgandakan jumlah proyek dari tiga menjadi total delapan proyek. Ekspansi ini secara langsung berkontribusi pada peningkatan volume Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) yang diperdagangkan, melonjak 73% dibandingkan tahun 2024.

Perdagangan Sepi Ditinggal Pembeli Hingga Persiapan IDXCarbon ke Sektor Kehutanan

Mayoritas proyek yang terdaftar di bursa karbon berasal dari sektor energi, khususnya anak usaha PT PLN. Sementara itu, satu proyek lainnya disumbangkan oleh PTPN IV.

Rinciannya meliputi dua proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) dari PLN Indonesia Power, serta satu proyek PLTGU dan satu proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) dari PLN Nusantara Power. Adapun dari PTPN IV, terdapat satu proyek inovatif berupa pemanfaatan limbah pabrik kelapa sawit (POME) untuk biogas co-firing.

Di samping itu, penggunaan kredit karbon untuk offset emisi (retirement) juga menunjukkan peningkatan. Angkanya naik 34% menjadi 554.076 tCO2e hingga 22 Agustus 2025, jauh melampaui 413.287 tCO2e yang tercatat pada tahun 2024.

Sejak awal tahun 2025 hingga 22 Agustus, bursa karbon telah menyambut 20 pengguna jasa baru, membawa total entitas yang terlibat dalam perdagangan karbon mencapai 119.

Dengan momentum positif ini, BEI menargetkan penambahan 50 entitas pengguna jasa lagi di tahun 2025, menggenapi total menjadi 149 entitas.

Jeffrey Hendrik, Direktur Pengembangan BEI, mengakui bahwa menumbuhkan kesadaran dan partisipasi aktif di bursa karbon merupakan tantangan yang tidak ringan. Hal ini diperparah oleh status bursa karbon sebagai pasar sekunder yang beroperasi secara sukarela.

Banyak perusahaan cenderung merasa cukup dengan hanya berpartisipasi di pasar primer melalui kepemilikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI) dari Kementerian Lingkungan Hidup, tanpa melanjutkan ke perdagangan di pasar sekunder.

Dari sudut pandang Marolop Alfred Nainggolan, Kepala Riset Praus Capital, Indonesia memiliki potensi suplai carbon offset yang kolosal. Kekayaan alam berupa hutan tropis yang luas, mangrove, lahan gambut, serta beragam proyek energi terbarukan menjadi modal utama.

Namun, ia menggarisbawahi, tantangan utama bagi likuiditas bursa karbon adalah rendahnya tingkat permintaan. Mengingat IDXCarbon berfungsi sebagai pasar sekunder yang sepenuhnya bergantung pada kesadaran dan inisiatif sukarela, permintaan cenderung stagnan.

“Permintaan di bursa ini bersifat opsional dan sukarela, inilah akar permasalahan di balik minimnya nilai transaksi,” ungkap Alfred kepada Kontan pada Sabtu (30/8).

Entrev Optimistis Emisi Karbon Berkurang Signifikan Karena Hal Ini

Peluang dan Tantangan

Meskipun demikian, Jeffrey menegaskan bahwa volume transaksi di IDXCarbon justru melampaui perdagangan karbon di beberapa negara lain.

Sebagai perbandingan, transaksi perdagangan karbon di Bursa Carbon Malaysia secara year-to-date (YTD) tercatat sebesar 21.586 tCO2e, hanya sekitar 3,1% dari capaian IDXCarbon.

Sementara itu, Jepang mencatatkan perdagangan karbon sebesar 239.674 tCO2e, sekitar 34,4% dari total volume IDXCarbon.

Untuk terus menggenjot aktivitas pasar, BEI bersiap meluncurkan batch kedua program “Net Zero Incubator” pada semester II 2025. Inisiatif ini bertujuan membekali perusahaan dengan pelatihan dan informasi komprehensif mengenai penghitungan emisi operasional dan strategi carbon offset yang efektif.

“Ini merupakan upaya terbaik kami untuk secara konsisten mendorong aktivitas bursa karbon, termasuk yang paling krusial adalah membangun kesadaran di seluruh ekosistem pasar modal,” papar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Jumat (22/8).

Selain itu, BEI juga agresif menjajaki peningkatan perdagangan melalui kerja sama dengan negara lain, termasuk rencana peluncuran bursa karbon internasional pada awal tahun 2025.

Inisiatif perjanjian bilateral juga digulirkan oleh BEI demi menghidupkan bursa karbon. Salah satunya adalah diskusi yang tengah berlangsung dengan Singapura mengenai perjanjian kerja sama, meskipun pengaturan lebih lanjut untuk memungkinkan kredit karbon Indonesia digunakan dalam skema pajak karbon Singapura masih menanti kepastian.

Indonesia sendiri telah memiliki Mutual Recognition Arrangement (MRA) dengan skema Joint Crediting Mechanism (JCM) Jepang sejak 28 Oktober 2024. Namun, hingga kini, belum ada kredit JCM yang diterbitkan melalui Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI).

“Kami masih menunggu perkembangannya, silakan tanyakan juga kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk informasi lebih lanjut,” tambahnya.

Alfred berpendapat bahwa akar permasalahan rendahnya permintaan di bursa karbon sesungguhnya berada di ranah kebijakan pemerintah. Sementara itu, BEI lebih berperan sebagai fasilitator infrastruktur perdagangan.

“Pengembangan infrastruktur ini akan sia-sia dan tidak efektif jika aspek fundamental pendorong permintaan belum ditangani secara serius,” tegasnya.

Ada pula kritik yang menyoroti dominasi proyek dari sektor energi fosil di bursa karbon. Meskipun menawarkan efisiensi teknologi untuk pengurangan emisi, proyek-proyek ini dinilai belum sepenuhnya bersih dan hijau.

Untuk mengatasi hal ini, bursa berharap adanya diversifikasi suplai dari SRN PPI, khususnya untuk proyek-proyek di luar sektor energi, seperti dari sektor Forest and Other Land Uses (FOLU). “Dibutuhkan kolaborasi yang kuat. Kami terus mendorong agar proyek dari sektor kehutanan dapat terakomodasi dalam SRN PPI,” jelas Jeffrey.

Rully Arya Wisnubroto, Head of Research & Chief Economist Mirae Asset, mengamati bahwa perkembangan IDXCarbon berjalan cukup lambat. Hal ini disebabkan oleh jumlah proyek yang masih terbatas dan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip ekonomi hijau.

“Proses pencatatan unit karbon dan kriteria kualitas proyek yang layak diperdagangkan di bursa masih belum inklusif. Banyak emiten atau proyek yang belum mampu memenuhi persyaratan administratif maupun teknis yang ditetapkan,” imbuh Rully kepada Kontan, Sabtu (30/8).

Menurut Rully, partisipasi emiten di IDXCarbon umumnya memicu sentimen positif di kalangan investor, khususnya terhadap saham emiten yang menunjukkan komitmen kuat pada isu lingkungan atau beroperasi di sektor ramah lingkungan.

Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh Teguh Hidayat, Pengamat Pasar Modal sekaligus Direktur Avere Investama. Ia menilai tidak ada korelasi signifikan antara minat investor di bursa saham dengan partisipasi emiten di bursa karbon.

“Nilai transaksi di bursa karbon masih sangat minim dan belum menjadi faktor penentu bagi investor dalam aktivitas jual beli saham sektor energi baru terbarukan (EBT) di bursa,” pungkas Teguh, Sabtu.