Pengganti Erick Thohir: PR Berat Menanti Menteri BUMN Baru!

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan, memberikan pandangannya mengenai tiga tugas krusial yang harus diemban oleh menteri BUMN baru, menyusul pergantian kepemimpinan setelah Erick Thohir. Penugasan ini berfokus pada kelanjutan transformasi BUMN demi kinerja yang lebih optimal.

Tugas pertama, menurut Herry, adalah mengembalikan fokus perusahaan-perusahaan pelat merah pada bisnis intinya. Ia menekankan pentingnya efisiensi dengan mengeluarkan entitas anak atau cucu usaha yang tidak sejalan dengan core business perusahaan induk. “Kalau ada entitas anak atau cucu yang di luar core business, menurut saya dikeluarkan aja,” tegasnya saat dihubungi Tempo pada Kamis, 18 September 2025. Langkah ini bertujuan untuk memastikan setiap BUMN beroperasi dengan strategi yang lebih terarah dan efektif.

Selanjutnya, Herry menyoroti urgensi penyelesaian konsolidasi BUMN. Hingga kini, proses konsolidasi pada sektor BUMN karya masih belum rampung. Sektor ini melibatkan sejumlah nama besar seperti Adhi Karya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT PP (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Brantas Abipraya (Persero), serta PT Nindya Karya (Persero). Penyelesaian konsolidasi diharapkan dapat menciptakan sinergi yang lebih kuat dan mengurangi duplikasi.

Selain itu, Herry juga mengingatkan pentingnya menuntaskan masalah beban keuangan BUMN. Banyak perusahaan pelat merah saat ini masih menghadapi kondisi finansial yang kurang sehat, ditandai dengan angka “merah” pada laporan keuangan mereka. Untuk mengatasi hal ini, Herry menyarankan opsi restrukturisasi atau melalui berbagai aksi korporasi lainnya yang dapat memulihkan kesehatan finansial BUMN. “Caranya bisa restrukturisasi atau aksi korporasi lainnya,” jelasnya.

Menyambung pandangan tersebut, pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Toto Pranoto, menawarkan perspektif lain. Menurut Toto, fungsi Kementerian BUMN kini telah bergeser menjadi lebih fokus sebagai regulator, pengawas, dan pemegang saham seri A, sesuai dengan amanat Undang-Undang BUMN yang baru. Oleh karena itu, sosok menteri yang dibutuhkan adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang aspek regulatory serta kapasitas pengawasan BUMN yang kuat.

Toto menambahkan bahwa idealnya, menteri BUMN yang baru memiliki rekam jejak keterlibatan dalam perumusan dan implementasi peta jalan BUMN, termasuk strategi restrukturisasi yang telah berjalan. Hal ini penting agar menteri dapat memahami prioritas utama dalam pembenahan kinerja BUMN, khususnya terkait dengan fungsi pengawasan. “Jadi, dia paham prioritas mana terkait dengan pembenahan kinerja BUMN, terutama kaitan dengan fungsi pengawasan,” ujarnya.

Menteri yang baru juga diharapkan untuk terus melanjutkan pengawasan terkait dengan restrukturisasi BUMN yang sedang berlangsung, guna memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan mengidentifikasi potensi masalah. “Apakah masih on track atau ada masalah,” tambahnya.

Terakhir, Toto menggarisbawahi perlunya menteri BUMN baru untuk menyusun prioritas rencana privatisasi BUMN yang masih harus dijalankan. Selain itu, monitoring kinerja BUMN yang menanggung beban public service obligation (PSO) juga menjadi tugas penting yang harus diemban, mengingat peran vital BUMN dalam pelayanan publik.

Pilihan Editor: OJK Turunkan Batas Co-payment Asuransi Jadi 5 Persen