AHY Ungkap: 9,9 Juta Keluarga Indonesia Belum Punya Rumah!

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti masalah krusial terkait perumahan di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa angka kekurangan rumah atau backlog perumahan masih menjadi tantangan besar yang perlu segera diatasi. Data terbaru menunjukkan, ada sekitar 9,9 juta keluarga di Indonesia yang belum memiliki rumah. Lebih jauh lagi, 26 juta keluarga lainnya terpaksa tinggal di hunian yang kondisinya tidak layak.

“Jumlah backlog sebanyak 9,9 juta keluarga belum punya rumah, lalu 26 juta tinggal di perumahan yang tidak layak huni,” tegas AHY saat menyampaikan capaian satu tahun Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta, pada Selasa, 21 Oktober 2025. Data ini menjadi pengingat betapa mendesaknya kebutuhan akan solusi perumahan yang efektif dan terjangkau.

Menyadari urgensi permasalahan ini, pemerintah terus berupaya mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional dalam upaya menyediakan hunian yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia. AHY mengklaim, per 29 September 2025, sejumlah skema pembiayaan yang dijalankan pemerintah menunjukkan perkembangan yang positif.

Lebih detail, Ketua Umum Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah berhasil merealisasikan 200.809 unit rumah dari target 350.000 unit, atau sekitar 57 persen. Sementara itu, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah mencapai 23.420 unit dari 45.073 unit yang ditargetkan, dengan tingkat realisasi 52 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendukung masyarakat untuk memiliki rumah yang layak.

Selain itu, terdapat 177.970 unit rumah yang memperoleh fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). AHY menekankan bahwa persoalan perumahan tidak hanya terbatas pada ketersediaan unit rumah. Kebijakan tata ruang yang semakin kompleks, terutama di kawasan perkotaan yang padat penduduk, turut menjadi faktor penentu.

Pemerintah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan perumahan dengan kepentingan lain, seperti pertumbuhan industri dan ketahanan pangan. Ironisnya, banyak lahan produktif yang awalnya diperuntukkan bagi pertanian dan perkebunan kini beralih fungsi menjadi kawasan industri dan perumahan.

“Masalah mendasar adalah tata ruang, karena makin terbatasnya ruang, apalagi di perkotaan yang semakin padat,” pungkas AHY. Oleh karena itu, penataan ruang yang bijaksana dan berkelanjutan menjadi kunci untuk mengatasi persoalan perumahan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan.

Pilihan Editor: Akar Masalah Pasokan Gas Industri Seret