Kejar Target PNBP: Mampukah Kemenkeu Raih Rp 477,2 Triliun dalam 2 Bulan?

HargaPer.com – Murah & Terbaik – Pemerintah optimis mencapai target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2025, meski ada perubahan kebijakan terkait dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Luky Alfirman, menyatakan keyakinannya bahwa target Lapsem (Laporan Semester) sebesar Rp 477,2 triliun masih realistis untuk dicapai.

Penyesuaian target PNBP ini, menurut Luky, terkait erat dengan perubahan alur penerimaan dividen BUMN. Jika sebelumnya dividen BUMN masuk ke kas Kemenkeu, kini dialihkan langsung ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara.

“Target PNBP tahun ini memang terlihat menurun signifikan dibandingkan tahun lalu,” ujar Luky dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (24/11). “Hal ini terutama disebabkan oleh kebijakan baru mengenai pengalihan penerimaan dividen BUMN ke BPI Danantara.”

Lalu, bagaimana realisasi PNBP hingga saat ini? Luky menjelaskan bahwa hingga akhir Oktober 2025, Kemenkeu telah mencatat realisasi PNBP sebesar Rp 402,4 triliun. Angka ini setara dengan 84,3 persen dari target outlook Lapsem 2025.

“Dengan realisasi sebesar Rp 402,4 triliun hingga akhir Oktober, kami sudah mencapai 84,3 persen dari outlook Lapsem 2025. Kami cukup optimis, dengan sisa waktu dua bulan, target Rp 477,2 triliun masih bisa tercapai,” jelasnya.

Meskipun secara persentase terlihat menjanjikan, Luky mengakui bahwa dari sisi pertumbuhan, realisasi PNBP ini mengalami kontraksi sebesar 15,7 persen. Bahkan, jika penerimaan dividen BUMN dikeluarkan dari perhitungan (apple to apple), kontraksi masih terjadi sebesar 2,2 persen.

Lebih detail, Luky merinci bahwa dari total Rp 402,4 triliun yang terkumpul, pendapatan dari Sumber Daya Alam (SDA) menyumbang Rp 178,5 triliun. Dari jumlah tersebut, pendapatan Migas mencapai Rp 81,5 triliun, mengalami penurunan sebesar 13,2 persen secara tahunan.

Sementara itu, pendapatan SDA non-migas tercatat sebesar Rp 97 triliun, turun tipis 0,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kontribusi dari pendapatan Kekayaan Negara Dipisahkan (KND), yang sebagian besar berasal dari dividen BUMN, tercatat hanya sebesar Rp 11,8 triliun, mengalami kontraksi signifikan sebesar 85,1 persen.

“Pendapatan KND, yang sebagian besar bersumber dari dividen BUMN, mengalami penurunan drastis. Dari target sekitar Rp 90 triliun, realisasinya kini hanya Rp 11,8 triliun,” ungkap Luky.

Di sisi lain, terdapat kabar baik dari pos pendapatan PNBP lainnya. Tercatat sebesar Rp 129,9 triliun, pos ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) juga menunjukkan kinerja yang baik, mencapai Rp 82,2 triliun atau tumbuh 0,7 persen.

Dengan realisasi PNBP hingga akhir Oktober ini, pemerintah berkomitmen untuk terus mengoptimalkan penerimaan dari berbagai sektor. Upaya ini dilakukan untuk mengkompensasi dampak dari pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara. “Kami terus berupaya keras untuk menutup, setidaknya sebagian, penurunan dari dividen tersebut dengan menggenjot jenis PNBP lainnya,” pungkas Luky.