Defisit RAPBN 2026: Bocoran Target & Dampaknya Bagi Ekonomi

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan menyampaikan pidato kenegaraan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) APBN 2026 beserta Nota Keuangan dalam sidang paripurna DPR pada Jumat siang, 15 Agustus 2025. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo akan memaparkan postur fiskal negara, termasuk proyeksi defisit anggaran untuk tahun mendatang.

Sebelumnya, dalam sidang paripurna DPR pada 24 Juli lalu, pemerintah telah menargetkan defisit anggaran tahun 2026 maksimal 2,53 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, target pendapatan negara untuk tahun depan ditetapkan maksimal 12,31 persen dari PDB, dan belanja negara maksimal 14,83 persen dari PDB.

Angka target defisit untuk tahun 2026 ini menunjukkan penurunan dibanding prognosis defisit tahun ini. Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diproyeksikan membengkak menjadi Rp 662 triliun, atau setara dengan 2,78 persen dari PDB. Proyeksi ini lebih tinggi dari target awal yang ditetapkan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, yakni sebesar Rp 616,2 triliun atau 2,53 persen PDB.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, sebelumnya mengungkapkan bahwa ekonomi Indonesia tahun depan masih akan dibayangi ketidakpastian. Menurutnya, dari sisi penerimaan negara, belum terlihat adanya sumber pertumbuhan yang cukup kuat. Di sisi lain, sederet program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan rencana pembangunan 3 juta rumah akan membutuhkan alokasi anggaran yang tak sedikit. “Program-program prioritas tahun depan tetap akan menyedot alokasi anggaran besar. Karena itu, proyeksi defisit yang lebih rendah rasanya sulit tercapai,” ujar Bhima kepada Tempo, Selasa, 29 Juli 2025.

Sementara itu, Ekonom sekaligus pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyoroti bahwa banyak perhatian akan tercurah pada pidato Prabowo hari ini. Menurutnya, tahun kedua pemerintahan akan menjadi momen krusial untuk menunjukkan keseimbangan antara janji kampanye dengan realitas fiskal yang ada. Achmad menambahkan bahwa pendapatan yang rendah diiringi belanja yang tinggi menuntut disiplin anggaran yang ketat. “Nota Keuangan 2026 akan menjadi ujian bagi kemampuan Prabowo menyeimbangkan ambisi dengan kapasitas,” tegasnya.

Riani Sanusi Putri berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Kabinet Besar Prabowo Membuat Defisit APBN Bertambah