RI Incar 10% Saham Freeport! Bahlil Dipanggil Prabowo, Ada Apa?

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan penting dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada Senin (15/9/2025). Pertemuan ini membahas dua isu strategis yang krusial bagi masa depan Indonesia: perkembangan negosiasi saham PT Freeport Indonesia dan percepatan program transisi energi nasional.

Menteri Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa diskusi mengenai PT Freeport Indonesia menunjukkan potensi peningkatan kepemilikan saham pemerintah. Semula, kesepakatan awal adalah penambahan saham sebesar 10 persen. Namun, dalam pertemuan tersebut, negosiasi berkembang dengan prospek akuisisi saham yang lebih besar dari angka tersebut. “Awalnya kita sepakat untuk penambahan saham 10 persen Freeport, tapi tadi berkembang negosiasi yang diharapkan lebih dari itu,” jelas Bahlil. Ia juga diminta untuk mempercepat komunikasi terkait negosiasi ini, dengan harapan jika kesepakatan final tercapai, pemerintah akan mempertimbangkan kelanjutan kontrak dengan Freeport.

Selain membahas Freeport, fokus utama pertemuan tersebut juga tertuju pada upaya percepatan program transisi energi nasional. Pemerintah bertekad untuk mengakselerasi pembangunan energi terbarukan, dengan tenaga surya menjadi salah satu prioritas utama. Bahlil menyebutkan target ambisius untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di setiap desa, dengan kapasitas antara 1 hingga 1,5 gigawatt per desa. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan kapasitas sekitar 80 hingga 100 gigawatt PLTS di seluruh Indonesia.

Untuk merealisasikan target masif pembangunan panel surya tersebut, pemerintah membuka lebar kesempatan bagi investor asing untuk berpartisipasi. Ketua Umum DPP Partai Golkar ini, merujuk pada Bahlil, menjelaskan bahwa kapasitas industri panel surya domestik saat ini masih terbatas, yakni kurang dari 5 gigawatt per tahun. Oleh karena itu, kolaborasi erat dengan pihak internasional sangat diperlukan. Langkah ini juga akan mendorong sinergi antara pengusaha nasional dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PLN, dalam mengembangkan sektor energi terbarukan Indonesia.