Anggaran Jumbo BGN: Rp 28,6 Triliun Diajukan, Serapan Akhir Tahun Jadi Fokus

HargaPer.com – Murah & Terbaik Murah & Terbaik – – Badan Gizi Nasional (BGN) secara resmi mengajukan permohonan tambahan anggaran sebesar Rp 28,6 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Langkah strategis ini ditempuh guna mengoptimalkan penyerapan dana dan mengakselerasi realisasi program penting Makan Bergizi Gratis (MBG), mengingat jumlah penerima manfaat serta Sarana Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang terus bertambah signifikan hingga akhir tahun 2025.

Hingga tanggal 11 November 2025, BGN telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 43,47 triliun dari total alokasi Rp 71 triliun. Sementara itu, untuk dana bantuan pemerintah bagi program Makan Bergizi Gratis yang mencapai Rp 51,2 triliun, masih tersisa Rp 15,9 triliun dengan sisa waktu kurang lebih 50 hari menjelang penghujung tahun. Kondisi ini menyoroti urgensi kebutuhan dana tambahan demi menjamin kelancaran program.

Dadan Hindayana, perwakilan BGN, menjelaskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI di Jakarta, Rabu (12/11), bahwa berdasarkan proyeksi mereka, dalam 50 hari terakhir tahun ini, kebutuhan penyerapan anggaran diperkirakan mencapai Rp 29,5 triliun. “Karena setiap hari SPPG kami bertambah, setiap hari penerima manfaat kami bertambah,” paparnya, menegaskan dinamika peningkatan kebutuhan di lapangan.

Lebih lanjut, Dadan memberikan contoh bahwa saat ini terdapat 14.800 Sarana Pelaksana Program Gizi (SPPG) yang aktif beroperasi. Jumlah ini diproyeksikan akan terus melonjak, diperkirakan mencapai 17.000 hingga 18.000 pada akhir November. Dengan asumsi peningkatan tersebut, penyerapan anggaran diprediksi akan mengalami lonjakan signifikan pada pertengahan Desember, bahkan bisa mencapai Rp 10 triliun.

Di samping itu, BGN juga masih memiliki dana sekitar Rp 3,5 triliun hingga Rp 3,6 triliun yang masih diblokir dan belum dapat dicairkan. Dana tersebut rencananya akan dioptimalkan untuk membiayai pembangunan SPPG di lokasi-lokasi terpencil yang telah diidentifikasi dan disepakati bersama pemerintah daerah. Inisiatif ini krusial untuk memastikan pemerataan akses program.

Dadan menambahkan, dari total 8.218 lokasi program yang telah terverifikasi, setidaknya 6.000 lokasi di antaranya ditargetkan dapat direalisasikan tahun ini, dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp 18 triliun. Setelah dikurangi dana yang masih diblokir, BGN membutuhkan dana tambahan sekitar Rp 14,1 triliun untuk keperluan ini. “Sehingga total dana yang kami ajukan minggu ini ke Kemenkeu itu kurang lebih sebanyak Rp 28,6 triliun,” jelas Dadan, merinci total kebutuhan tambahan yang diajukan.

Setelah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan, BGN berkomitmen untuk segera melaporkan hasil optimalisasi penyerapan dan penggunaan anggaran tambahan tersebut kepada Komisi XI DPR RI. Dadan mengungkapkan, “Kami sudah koordinasi dan Kemenkeu memberikan waktu yang sangat pendek, hanya dua hari, untuk melakukan optimalisasi serapan anggaran yang kurang dan tambahan anggaran yang dibutuhkan,” menandakan urgensi dan batas waktu ketat yang diberikan oleh Kemenkeu.