Haji Jalur Laut: Tantangan Tersembunyi & Solusi Mitigasi Efektif

Wacana pembukaan jalur laut untuk pemberangkatan jemaah haji dan umrah, sebuah gagasan yang mencuat usai kunjungan Presiden Prabowo ke Arab Saudi pada 2 Juli 2025, kini menjadi sorotan utama. Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) melihatnya sebagai peluang ekonomi strategis, namun tidak menampik besarnya tantangan yang harus dimitigasi secara cermat.

Ketua Umum DPP INSA, Carmelita Hartoto, mengungkapkan kesiapan pihaknya untuk terlibat aktif. “Memang benar bahwa wacana ini sedang menjadi bahan pembicaraan. Pemerintah juga sudah membicarakan dengan Saudi Arabia. Ini adalah peluang bisnis, dan kami siap untuk dilibatkan,” ujar Carmelita saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu, 12 Juli 2025.

Meskipun demikian, Carmelita menekankan bahwa realisasi haji jalur laut dan umrah jalur laut membutuhkan kajian yang sangat komprehensif. Tantangannya tidak hanya seputar efisiensi waktu dan biaya, melainkan juga menyangkut perubahan fundamental dalam pengelolaan operasional, termasuk penanganan jemaah yang sakit atau bahkan meninggal dunia selama perjalanan laut yang panjang.

Lamanya perjalanan laut ke Tanah Suci adalah salah satu poin krusial. Dengan jarak tempuh sekitar 5.000 nautical mile (NM) dan kecepatan kapal 15 knot, perjalanan sekali jalan bisa memakan waktu hingga 14 hari. Durasi serupa tentu akan dibutuhkan untuk perjalanan pulang, sehingga total waktu tempuh akan sangat signifikan.

Oleh karena itu, semua tantangan tersebut harus diperhitungkan dan dimitigasi secara menyeluruh. Hal ini mencakup perencanaan logistik haji yang matang, penyediaan fasilitas yang memadai di kapal, serta penentuan struktur biaya yang akuntabel agar transportasi haji via laut benar-benar menjadi pilihan yang relevan dan terjangkau.

Carmelita juga menyoroti masalah mendasar terkait ketersediaan kapal penumpang haji yang laik. “Apakah dengan menyewa atau membeli (kapal). Mengingat kita tidak punya kapal penumpang yang ‘ready’ untuk menjalankan ini,” tambahnya. Meski belum mendapatkan rincian pasti dari pemerintah, INSA telah mendengar berbagai penawaran dari berbagai pihak. INSA sangat berharap agar para pengusaha pelayaran nasional dapat dilibatkan dalam setiap kajian dan perencanaan haji ke depan.

Gagasan ibadah haji melalui jalur laut ini memang mengemuka setelah lawatan Presiden Prabowo beserta jajarannya ke Arab Saudi pada awal Juli lalu. Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menjajaki komunikasi intensif dengan otoritas Arab Saudi untuk mewujudkan rencana ambisius ini. Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan bahwa jika infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan sarana transportasi laut telah siap, maka penyelenggaraan haji dan umrah lewat laut dapat menjadi opsi yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Namun, Nasaruddin menegaskan bahwa wacana tersebut masih memerlukan kajian mendalam, khususnya dari aspek waktu dan efisiensi biaya.

Senada dengan Kemenag, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga menyatakan pentingnya kajian komprehensif demi kelancaran dan keamanan rencana ini. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Ernita Titis Dewi, menjelaskan bahwa kajian menyeluruh sangat vital untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk kondisi pelabuhan, fasilitas pendukung seperti bea cukai dan imigrasi, serta sistem layanan esensial lainnya. Selain itu, Kemenhub juga menyoroti keterbatasan armada kapal yang tersedia di Indonesia dan perlunya perbandingan apakah biaya transportasi laut bisa lebih kompetitif dibandingkan jalur udara.