Bahlil bidik divestasi 10 persen saham Freeport untuk Papua rampung kuartal I 2026

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menargetkan proses divestasi 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk Pemerintah Provinsi Papua dapat diselesaikan pada kuartal I 2026.

Target tersebut disampaikan Bahlil usai bertemu Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri di Kantor Kementerian ESDM pada Rabu (21/1/2026). Pertemuan itu secara khusus membahas tindak lanjut pelepasan saham Freeport yang menjadi hak daerah Papua.

Bahlil mengatakan, salah satu fokus utama pembahasan adalah mekanisme pemberian saham PTFI kepada pemerintah daerah di Tanah Papua.

“Kami membahas beberapa soal, termasuk dalamnya adalah persoalan saham Papua di Freeport yang 10 persen dalam waktu dekat kami akan segera menyelesaikan,” ujar Bahlil ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/1/2026).

Baca juga: Bahlil Akan Kaji Ulang Pencabutan Izin PLTA Batang Toru

Ia pun mengaku optimistis proses divestasi tersebut dapat rampung sesuai target waktu yang ditetapkan pemerintah.

“Insya Allah selesai, selasai,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melepas 10 persen saham PT Freeport Indonesia bagi masyarakat Papua.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) Velix Wanggai usai menghadiri rapat percepatan pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

“Ada arahan dari Bapak Presiden untuk kita membahas tentang skema divestasi Freeport, terutama 10 persen yang menjadi hak dari orang asli Papua,” kata Velix.

Menurut Velix, pembahasan skema divestasi Freeport akan dilanjutkan secara lintas kementerian bersama para gubernur di wilayah Papua. Proses tersebut juga akan difasilitasi langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

“Akan kita bincangkan antara gubernur-gubernur di Tanah Papua dan ini masuk dalam kerangka anggaran. Ini masih dibahas oleh nanti difasilitasi oleh Bapak Mendagri dan Menteri ESDM ya,” tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyampaikan bahwa arahan terkait divestasi saham Freeport akan dibahas secara internal bersama lima gubernur lainnya di Tanah Papua.

Hasil pembahasan tersebut nantinya akan disampaikan kepada pemerintah pusat sebagai dasar pengambilan keputusan lanjutan.

“Tentunya ini akan kami sesegera mungkin setelah pulang, karena kami akan melakukan RUPS tentang Papua Divestasi. Nanti kami akan laporkan ke Pak Menteri dan Pak Menteri ESDM bagaimana untuk langkah-langkah lanjutnya,” ucap Mathius.

Baca juga: Smelter Gresik Sementara Berhenti Operasi, Bos Freeport Jamin Tak Ada PHK Karyawan