
ASOSIASI Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menanggapi rencana pemerintah untuk membentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil. Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta mengatakan rencana tersebut merupakan hasil kajian pemerintah yang juga telah melibatkan asosiasi.
Redma menyebut pembentukan BUMN tekstil adalah salah satu alternatif yang bisa dilakukan untuk memperdalam industri. “Namun juga kami mengingatkan bahwa ada iklim usaha yang harus diperbaiki, mulai dari kebijakan perdagangannya, insentif untuk meningkatkan daya saing industri secara keseluruhan, serta simplifikasi dan transparansi birokrasi khususnya terkait perizinan,” kata Redma kepada Tempo pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Pembentukan BUMN tekstil merupakan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Danantara rencananya dilibatkan dalam menyiapkan pendanaan sebesar US$ 6 miliar. Menurut Redma, langkah lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah menetapkan US$ 6 miliar tersebut sebagai investasi bagi swasta untuk mendorong investasi hingga US$ 60 miliar.
Redma juga mengatakan asosiasi tak khawatir kemunculan BUMN tekstil akan menimbulkan persaingan dengan produsen eksisting. Sebab, kata dia, akan terjadi kompetisi yang adil antara swasta dan BUMN.
“Bahkan kami meyakini dengan adanya BUMN tekstil maka pemerintah akan lebih mengerti ketidakadilan dalam kompetisi yang terjadi selama ini dalam melawan barang impor dumping dan impor ilegal,” ujar Redma.
Sementara itu, ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah harus berhati-hati dengan rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tekstil. Dia berpendapat langkah pemerintah membentuk BUMN tekstil adalah kebijakan yang mengagetkan. Sebab, BUMN masuk ke sektor yang sesungguhnya lebih efisien dikelola swasta.
Wijayanto mengatakan bahwa jika pemerintah salah langkah, angka pemutusan hubungan kerja (PHK) berpotensi meningkat. “Jangan sampai BUMN ini justru menjadi pesaing produsen tekstil eksisting yang sudah kembang kempis,” kata Wijayanto ketika dihubungi pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan alasan pembentukan BUMN tersebut adalah karena industri tekstil dan garmen merupakan garda terdepan dalam menghadapi risiko kebijakan tarif AS. “Bapak Presiden mengingatkan kita pernah mempunyai BUMN tekstil dan ini akan dihidupkan kembali, sehingga pendanaan US$ 6 miliar nanti akan disiapkan oleh Danantara,” kata Airlangga dalam acara Indonesian Business Council (IBC) Business Outlook 2026 di Jakarta, Rabu, mengutip Antara.
Airlangga mengatakan saat ini masih ada kelemahan pada rantai nilai (value chain) tekstil, terutama pada produksi benang, kain, dyeing, printing, dan finishing. Ia berharap pembentukan BUMN tekstil baru bisa mendorong modernisasi dan pendalaman industri di sektor tersebut.
Pilihan Editor: Penyebab Bisnis Industri Tekstil Makin Lesu