PLN Kekurangan Dana? Rp 1.000 Triliun Dibutuhkan untuk Listrik Nasional

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menegaskan bahwa energi yang terjangkau (affordable energy) merupakan kunci untuk membuka gerbang investasi baru di Indonesia. Hal ini disampaikannya dalam acara Kompas100 CEO Forum yang berlangsung di Indonesia Convention Center (ICE) BSD, Tangerang Selatan, Banten, pada hari Rabu, 26 November 2025.

“Dengan ketersediaan affordable energy, kita akan menyaksikan gelombang investasi baru yang masuk. Investasi ini, pada gilirannya, akan menciptakan lapangan kerja yang sangat dibutuhkan,” ujar Darmawan, menekankan dampak positif energi terjangkau terhadap pertumbuhan ekonomi.

Lebih lanjut, Darmawan menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan keberlanjutan lingkungan. Keseimbangan ini menjadi fondasi bagi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk mewujudkan visi tersebut, PLN membutuhkan investasi masif, diperkirakan mencapai Rp3.000 triliun, guna menjalankan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034. RUPTL ini menjadi cetak biru bagi percepatan transisi energi dan kemandirian pasokan listrik nasional, sebuah langkah strategis untuk masa depan energi Indonesia.

RUPTL 2025-2034 menetapkan target ambisius, yaitu penambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt. Dari jumlah tersebut, 76 persen akan dipenuhi oleh energi baru terbarukan (EBT), menunjukkan komitmen PLN terhadap energi bersih dan berkelanjutan. Investasi pada EBT ini bukan hanya ramah lingkungan, tetapi juga strategis untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Realisasi RUPTL ini diproyeksikan akan menciptakan lapangan kerja dalam skala besar, memperkuat ketahanan energi nasional, menurunkan emisi gas rumah kaca secara signifikan, serta mendorong pergeseran dari ketergantungan pada energi impor menuju pemanfaatan sumber energi domestik. Dampak positifnya akan dirasakan secara luas, dari peningkatan ekonomi hingga perbaikan kualitas lingkungan.

Pengembangan sistem kelistrikan yang modern dan handal ini juga memerlukan pembangunan infrastruktur yang signifikan, termasuk 48.000 kilometer jaringan transmisi dan 109.000 MegaVolt-Ampere (MVA) gardu induk. Investasi besar ini diperlukan untuk memastikan pasokan listrik yang stabil dan terdistribusi merata ke seluruh pelosok negeri.

“Untuk mencapai tujuan ini, kita perlu membangun ekosistem yang kondusif bagi investasi dan kolaborasi,” tegas Darmawan. Ekosistem ini harus melibatkan semua pemangku kepentingan, dari pemerintah hingga sektor swasta, untuk menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan dan inovasi.

Kolaborasi yang erat antara berbagai pihak terkait sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan di bidang energi dan ekonomi berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tantangan ini meliputi strategi, inovasi, dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni.

“Pemerintah siap mendukung pembangunan ekosistem yang memungkinkan semua pihak untuk lebih produktif dan bekerja bersama-sama,” pungkas Darmawan, menegaskan komitmen pemerintah dalam mendukung transisi energi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Pilihan Editor: Beda Purbaya dan Sri Mulyani dalam Mengelola Defisit APBN