AS Cabut Larangan Ekspor Software Chip ke China: Perang Teknologi Reda?

Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mencabut larangan ekspor software desain chip yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dari negaranya menuju China. Kebijakan penting ini berlaku efektif pada Kamis, 3 Juli 2025, menandai sebuah perkembangan signifikan dalam dinamika teknologi global antara kedua negara adidaya tersebut.

Keputusan strategis ini diumumkan melalui keterangan resmi dari Biro Industri dan Keamanan (Bureau of Industry and Security/BIS), di bawah naungan Departemen Perdagangan AS. Informasi tersebut telah didistribusikan ke sejumlah vendor terkemuka yang bergerak di bidang software desain chip, yang dikenal luas sebagai Electronic Design Automation (EDA).

Sebagai fondasi vital dalam industri semikonduktor, teknologi EDA berperan krusial dalam tahapan desain, pengujian, hingga validasi chip. Sebelumnya, pada akhir Mei 2025, pemerintah AS memberlakukan persyaratan lisensi ketat bagi perusahaan AS yang berniat mengekspor teknologi ini ke China. Pembatasan ini didasari kekhawatiran AS bahwa China memanfaatkan teknologi tersebut untuk tujuan militer dan memajukan perekonomiannya, yang berpotensi menjadikannya pesaing yang semakin tangguh di berbagai sektor.

Larangan ekspor EDA yang diberlakukan BIS itu kini telah dicabut, setelah hanya sekitar enam pekan berlaku. Vendor-vendor EDA terkemuka seperti Synopsys, Siemens, dan Cadence Design System telah menerima surat edaran dari BIS yang menegaskan bahwa kontrol ekspor atas produk-produk mereka telah resmi berakhir.

Synopsys, dalam pernyataannya, mengonfirmasi bahwa pada 2 Juli, mereka menerima surat dari BIS yang menyatakan pembatasan ekspor ke China, seperti yang termuat dalam surat 29 Mei 2025, kini telah dibatalkan dan segera berlaku. Sementara itu, Siemens juga menyatakan bahwa larangan BIS ini awalnya ditetapkan pada 23 Mei 2025 dan dicabut per 3 Juli 2025, meskipun BIS tidak memberikan alasan spesifik di balik pencabutan tersebut.

Kebijakan larangan ekspor EDA ini, seperti dilansir Toms Hardware, awalnya merupakan respons AS terhadap pembatasan ekspor logam tanah jarang oleh China. Material esensial ini sangat vital bagi beragam industri dan pertahanan AS. Namun, setelah kesepakatan yang dicapai pada pekan sebelumnya, AS berkomitmen untuk kembali mengizinkan penjualan software pengembangan chip, pengiriman etana, hingga mesin pesawat jika China memenuhi janjinya untuk mempercepat izin ekspor material penting bagi AS.

Oleh karena itu, pencabutan batasan ekspor EDA ini merupakan wujud dari janji AS kepada China, sebagaimana dihimpun KompasTekno dari The Register. Langkah ini menandai upaya de-eskalasi dalam tensi dagang dan teknologi antara kedua negara.

AS blokir DeepSeek

Meskipun larangan ekspor EDA telah dicabut, kompleksitas konflik geopolitik AS-China belum sepenuhnya mereda. Kedua negara terus memanfaatkan kekuatan masing-masing untuk menetapkan batasan, termasuk melarang teknologi kompetitor masuk ke wilayah mereka. Sebagai contoh, pada Maret 2025 lalu, AS mengambil langkah tegas dengan memblokir akses chatbot AI buatan China, DeepSeek, di perangkat milik pemerintah.

Sebuah pesan yang dikirimkan melalui e-mail kepada para pegawai Departemen Perdagangan AS berbunyi, “Untuk membantu menjaga sistem informasi Departemen Perdagangan aman, akses ke AI China baru, DeepSeek, secara umum dilarang di semua GFE.” GFE merupakan singkatan dari Government Furnished Equipment, atau peralatan yang disediakan oleh pemerintah. Pesan tersebut secara eksplisit menginstruksikan, “Jangan mengunduh, melihat, atau mengakses aplikasi apapun, baik aplikasi desktop atau situs web yang berkaitan dengan DeepSeek.”

Departemen Perdagangan saat itu belum memberikan tanggapan resmi mengenai hal ini, sehingga sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan tersebut masih belum diketahui secara publik. Namun, larangan penggunaan DeepSeek ini bukan hanya berlaku di Departemen Perdagangan. Sebelumnya, chatbot AI ini juga sudah dilarang di Kantor Administrasi Kepala DPR AS, di mana pegawai dilarang menginstal aplikasinya di perangkat inventaris pemerintah seperti ponsel pintar, komputer, atau tablet.

Larangan serupa juga telah diberlakukan di lembaga pertahanan penting AS lainnya, termasuk Badan Pertahanan AS (Pentagon), Angkatan Laut, dan NASA. Lebih jauh lagi, pemerintah federal AS kini tengah menggodok Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan secara tegas melarang penggunaan DeepSeek di seluruh wilayahnya. Dalam draf RUU tersebut, pelanggar akan diancam dengan hukuman penjara dan denda, baik untuk individu maupun korporasi, mengindikasikan upaya serius AS dalam membatasi pengaruh teknologi Tiongkok di sektor vital.