
HargaPer.com – Murah &Terbaik JAKARTA. Indonesia semakin kokoh mengukuhkan posisinya di kancah pertambangan global. Kabar gembira datang dari parlemen, di mana Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, secara lugas mengungkapkan perkembangan signifikan terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia (PTFI) melalui BUMN Holding Pertambangan, Mining Industry Indonesia (MIND ID). Ini menandai langkah strategis yang akan mengubah lanskap kepemilikan aset vital negara.
Menurut Andre, momentum bersejarah tersebut diperkirakan akan terwujud pada Oktober 2025. Pada bulan dan tahun tersebut, Indonesia dipastikan akan memperoleh tambahan saham substansial, berkisar antara 10% hingga 12% di perusahaan tambang raksasa tersebut. Pernyataan ini disampaikan oleh Andre usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPR RI, Senin (29/9/2025), yang juga menegaskan bahwa keputusan ini sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo kepada Danantara.
Penambahan porsi kepemilikan saham Freeport ini akan secara otomatis menempatkan Indonesia pada posisi mayoritas mutlak. Jika selama ini kepemilikan pemerintah Indonesia berada di angka 51%, dengan tambahan 10-12%, maka total kepemilikan saham di PTFI akan melampaui 60%, bahkan berpotensi mencapai 61% hingga 63%. Ini adalah lompatan signifikan yang memperkuat kedaulatan ekonomi negara atas sumber daya alamnya.
Implikasi dari kepemilikan mayoritas ini sangatlah fundamental. Andre Rosiade secara tegas menyatakan bahwa dengan status baru ini, Direktur Utama Freeport tidak lagi memiliki alasan untuk absen dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR. PTFI, yang kini mayoritas sahamnya dipegang Pemerintah Republik Indonesia, akan memiliki kewajiban penuh untuk hadir dalam setiap RDP yang diselenggarakan oleh Komisi VI atau komisi lain yang relevan dengan operasional bisnisnya, memastikan akuntabilitas penuh kepada rakyat.
Kabar baik ini turut diperkuat oleh pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia. Sebelumnya, Bahlil juga telah mengonfirmasi bahwa keputusan akhir mengenai penambahan saham Freeport ini ditargetkan selesai pada Oktober 2025. “Tahapan-tahapan ini yang sekarang kita lakukan. Nanti kalau sudah selesai, saya rencana mungkin di awal di Oktober, baru kami akan melakukan final dengan pihak Freeport,” terang Bahlil saat dijumpai di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/09/2025), mengindikasikan proses negosiasi yang semakin intensif.
Dalam konteks yang sama, Bahlil menambahkan bahwa timnya telah melakukan pertemuan dengan Freeport McMoran dan Freeport Indonesia pada minggu sebelumnya. Rapat penting tersebut tidak hanya membahas detail kesepakatan divestasi saham, tetapi juga menyoroti aspek krusial lainnya, yaitu perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI melampaui batas waktu 2041. “Saya empat hari lalu melakukan rapat dengan Freeport McMoran, dengan Presiden Freeport Indonesia, Pak Tony, untuk melanjutkan apa yang menjadi arahan Bapak Presiden memperjelas terhadap proses perpanjangan Freeport yang selesainya 2041 kita harus perpanjang lebih dari itu,” pungkasnya, menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk jangka panjang.