Bahlil Target Negosiasi Saham Freeport Rampung Oktober 2025

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia, melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, mematok target penyelesaian negosiasi penambahan saham pemerintah di PT Freeport Indonesia (PTFI) pada Oktober 2025. Langkah strategis ini menjadi prasyarat krusial bagi perpanjangan kontrak Freeport yang akan berakhir pada 2041, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat kepemilikan nasional atas aset pertambangan vital.

Dalam keterangannya di Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (26/9/2025), Bahlil mengungkapkan bahwa rapat final dengan pihak Freeport direncanakan akan berlangsung di awal Oktober 2025. Menurutnya, komunikasi intensif dengan Freeport McMoRan dan Freeport Indonesia terus bergulir, sejalan dengan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah secara ambisius mengincar tambahan kepemilikan saham PTFI di atas 10 persen, dengan target optimal mencapai 12 persen.

“Angka finalnya memang belum diputuskan, namun kami optimistis dapat mencapai di atas 10 persen, bahkan bernegosiasi hingga 12 persen,” tegas Bahlil. Ia juga menambahkan bahwa valuasi untuk penambahan saham ini tidak akan memberatkan, sebab pemerintah berupaya agar saham tersebut dapat diperoleh dengan harga yang paling efisien, atau “semurah-murahnya.” Kepemilikan ini nantinya akan dialokasikan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Papua dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), Holding Industri Pertambangan milik BUMN.

Selain aspek divestasi saham, pembangunan smelter di Papua juga menjadi salah satu syarat mutlak bagi perpanjangan kontrak tersebut. Meskipun demikian, Bahlil menjelaskan bahwa proses terkait smelter masih dalam tahap pembahasan awal, dengan fokus utama pemerintah saat ini tertuju pada penyelesaian negosiasi tambahan saham. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan adalah memprioritaskan pemanfaatan smelter yang sudah ada di Gresik untuk mendukung operasional Freeport.

Apabila proses divestasi ini berhasil direalisasikan, porsi kepemilikan pemerintah Indonesia di PTFI melalui MIND ID akan meningkat signifikan dari posisi saat ini sebesar 51,23 persen. Dengan demikian, porsi Freeport McMoRan yang saat ini sekitar 48,77 persen akan berkurang, menandai penguatan dominasi negara dalam pengelolaan salah satu tambang terbesar di dunia. Ini merupakan langkah progresif dalam memastikan manfaat maksimal bagi bangsa dari kekayaan sumber daya alamnya.