Payment ID Bansos: BI Uji Coba 2025, Penyaluran Lebih Mudah?

HargaPer.com – Bank Indonesia (BI) menegaskan bahwa platform Payment ID yang sedang dikembangkan masih berada dalam tahap uji coba atau eksperimentasi. Salah satu uji coba krusial yang akan dilaksanakan adalah implementasinya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) guna meningkatkan akurasi dan efisiensi.

Ramdan Denny Prakoso, Kepala Departemen Komunikasi BI, mengungkapkan bahwa uji coba penyaluran bansos ini direncanakan akan resmi diluncurkan pada Minggu, 17 Agustus 2025. Denny menjelaskan kepada JawaPos.com pada Senin (28/7) bahwa proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara menyeluruh memang membutuhkan waktu yang cukup panjang, bahkan hingga beberapa tahun ke depan.

“Saat ini Payment ID masih dalam tahap uji coba/eksperimentasi. Proses pengembangan sistem dan infrastruktur data Payment ID secara utuh masih akan membutuhkan waktu beberapa tahun ke depan,” kata Denny. Ia menambahkan bahwa BI akan memfokuskan uji coba pada satu kasus penggunaan tertentu, yaitu membantu akurasi penyaluran bantuan sosial non-tunai, yang akan dimulai pada 17 Agustus untuk mendukung Program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

BI akan Luncurkan Payment ID pada 17 Agustus Mendatang, Apa Itu?

Denny lebih lanjut memaparkan bahwa konsep Payment ID dan akses penggunaannya dirancang untuk menjamin keamanan transaksi masyarakat. BI memastikan bahwa informasi Payment ID hanya dapat digunakan oleh pihak-pihak otoritas yang memiliki kontrak atau bekerja sama sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Terkait data individu, penggunaannya harus didasarkan pada ketentuan dan sistem yang mengacu pada prinsip persetujuan (private consent based) dari pemilik data, sesuai regulasi yang berlaku.

BI juga menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan data Payment ID akan dilindungi sepenuhnya dan tunduk pada kerahasiaan data individu, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (PDP). Hal ini menunjukkan komitmen BI terhadap privasi dan keamanan data masyarakat.

Sah! DPR Pilih Ricky Perdana Gozali jadi Deputi Gubernur Bank Indonesia

Dengan demikian, BI menegaskan bahwa integrasi Payment ID ke dalam instrumen pembayaran masih memerlukan waktu yang panjang. Proses ini akan melalui berbagai tahapan uji coba yang ketat, termasuk pengujian keamanan data individu, serta harus dilengkapi dengan berbagai ketentuan dan peraturan yang mengacu pada UU PDP dan undang-undang terkait lainnya yang sudah ada, demi memastikan sistem yang robust dan tepercaya.